KELUARGA KORBAN ALMARHUM LEHUT.WJOK SIAP PALAN JALAN TRAS SORONG MAYBRAT TEMINABUAN

 KELUARGA KORBAN ALMARHUM LEHUT.WJOK SIAP PALAN JALAN TRAS SORONG MAYBRAT TEMINABUAN 

Foto toko LEWI.SADRAFLE TOKO intelektual distrik salkma Kampung Klamit Distrik salkma kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat daya Minggu.(5/3/2023)

Toko intelektual LEWI.SADRAFLE  adalah  Keluarga korban dari bapak almarhum lehut.Wjok pada bulan November tahun 2021 ketabrakan ini  kami sangat kecewa dengan kedua pemerintah kabupaten Maybrat dan kabupaten Sorong Selatan yang mana sampai hari ini belum juga menyelesaikan masalah tabrak lari  yang di lakukan oleh sopir  Sorong Maybrat dan Sorong Selatan yang mana melakukan tabrak lari yang terjadi pada tahun 2021 yang lalu yang perna terjadi ketika Tidak serius menyelesaikan masalah ini maka masyarakat dua distrik salkma dan distrik FKOUR akan suda pasti memalan jalan hari Senin ini 

jadi masalah inisudah diproses lewat hukum positif dalam hal ini satlantas Sorong Selatan mereka sudah lakukan penyelidikan sampai hampir 23 bulan namun tidak ketemu dengan pelaku tabrak lari tersebut  sehingga sesuai dengan keputusan waktu kejadian kita sudah rapat bersama dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan pihak kepolisian lantas dan diambil keputusan apabila satlanta  tidak temukan pelakunya maka dari lantas harus kembalikan masalah juga ke  keluarga untuk berhadapan dengan pemerintah untuk minta  ganti rugi atau mungkin asuransi untuk pembayaran nyawa orang.

Lanjut Lewi saya berharap pemerintah Kabupaten Sorong Selatan saya selaku intelektual dari distrik salkma ditunjuk untuk menjadi penghubung menjadi penghubung antara masyarakat terutama keluarga korban  dalam urusan masalah ini dari pihak korban meminta di bayar satu miliar harus dibayar satu sesuai dengan berita acara yang suda di sepakati bersama dengan pihak korban adalah satu miliar sesuai dengan berita acara tanda tangan oleh keluarga korban terus disaksikan oleh keamanan dalam hal di kepolisian Sorong Selatan semua tanda tangan sebagai saksi di dalam surat pernyataan itu juga disampaikan bahwa keluarga korban memberikan waktu jangka waktu hanya 2 minggu harus diselesaikan namun Dari 2 minggu itu sampai lewat bahkan sampai 1 tahun lagi bahkan sampai 1 tahun lagi ada 2 tahun sekarang itu dari kejadian itu sampai hari ini yaitu 2 tahun 4 bulan tidak diselesaikan masalah ini karena mereka ini rasa kecewa dengan janji pemerintah untuk menyelesaikan sampai hari ini tidak ada realisasi yang saya sampaikan seperti itu karena saya cuma mediasi juga untuk antara pemerintah dengan keluarga korban namun sampai hari ini jangan sampai mereka pikir bahwa saya tidak bertanggung jawab dengan masalah ini ee saya sudah berupaya saya sudah ketemu dengan eee Bupati maybrat sudah ketemu dengan asisten 3 Sorong Selatan memang Bupati maybrat Saya suda ketemu dengan Asisten III Maybrat beliau sampaikan bahwa kami tunggu kalau Sorong Selatan kalau sudah siap  untuk pembayaran ini maka kami tinggal menyesuaikan untuk kita sama-sama selesaikan kami  sekarang tunggu kira-kira reaksi dari pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa masyarakat lagi menunggu janji dua kabupaten ini 

 Senada yang sama Sadrafle. Kami Harap  pemerintah sehingga segara penyelesaiannya masalah ini  seperti apa kita sudah buat surat sudah sampaikan ke pemerintah Sorong Selatan dan pemerintah maybrat  terutama pemerintah Solong Selatan karena masalahnya ini ada di wilayah hukumnya pemerintah Kabupaten Sorong Selatan jadi pihak keluarga korban mereka tinggal menunggu pembayaran tersebut sampai dari tahun  2021 2022 bulan Maret kami menyurat  kepada pemerintah Sorong Selatan  juga hadir porles Sorong Selatan Dandim Sorong Selatan namun yang tidak hadir adalah pemerintah kabupaten Maybrat  bulan Maret  dalam Rapat tersebut  dalam perjanjian tersebut suda dua pemerintah ini mereka janji bahwa mereka akan siap bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ketabrakan ini namun dari tahun 2021-2022-2023 masuk Bulang ke empat ini belum juga menyelesaikan masalah tersebut.

Senada yang keras  tokoh intelektual itu Saya sendiri   suda ketemu langsung pak Bupati  sorong selatan dan asisten 3 Kabupaten Maybrat kemudian asisten 3 juga mengaku dia siap untuk menyelesaikan masalah ini mereka hanya  menunggu pemerintah Kabupaten Sorong Selatan ketika pemerintah kabupaten Sorong Selatan  mereka  suda siap maka  mereka juga siap untuk sama sama menyelesaikan  masalah  tersebut 

 Lanjut toko adat mesak.wjok  bersama Lewi Sadrafle  kami berharap dengan kesepakatan kita bersama adalah bayar satu miliar harus dibayar satu miliar karna  sudah ada  berita acara tanda tangan oleh keluarga korban terus disaksikan oleh keamanan dalam hal di kepolisian terus semua tanda tangan sebagai saksi di dalam surat pernyataan itu juga disampaikan bahwa keluarga korban memberikan waktu jangka waktu hanya 2 minggu harus diselesaikan namun Dari 2 minggu itu sampai lewat bahkan sampai 1 tahun lagi bahkan sampai 1 tahun lagi ada 2 tahun sekarang itu dari kejadian itu sampai hari ini yaitu 2 tahun 4 bulan tidak diselesaikan masalah ini karena mereka ini rasa kecewa dengan janji pemerintah untuk. menyelesaikan sampai hari ini tidak ada realisasi yang saya sampaikan seperti itu karena saya cuma mediasi juga untuk antara pemerintah dengan keluarga korban namun sampai hari ini jangan sampai mereka pikir bahwa saya tidak bertanggung jawab dengan masalah ini jadi saya sudah berupaya saya sudah ketemu dengan sudah ketemu dengan pemerinta Maybrat dalam hal ini  asisten 3  beliausampaikan bahwa kami tunggu kalau pemerinta Sorong Selatan kalau sudah  siap penyelesaian ini maka kami tinggal menyesuaikan untuk kita sama-sama selesaikan masalah ini mereka sekarang tunggu kira-kira reaksi dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa pernyataan yang benar  kami tunggu sampai lewat tiga atau  dua minggu maka kami kita tidak bisa bikin apa-apa termasuk saya yang sudah dipercayakan untuk mewakili dari pihak korban untuk pemerintah dengan masyarakat yang keluarga korban saya tidak bisa berani untuk itu  saya berharap segera selesaikan masalah ini 

Kalo tidak kami besok hari Senin ini akan turung palang jalan trans Sorong Maybrat dan Sorong Selatan ini tutupnya.

Report.m.k

TNI POLRI MENYOGOK BEBERAPA KEPALA KAMPUNG Tim-tim tersebut mereka telah terima suap Rp 250jt dari data Pasukan gabungan TNI/POLRI. Sehingga perkepala distrik terima dana Rp 50jt.

 Updap Terbaru: Hari ini Senin Tanggal 6 Maret 2023 oleh Papua Intelegence Service (PIS).

Kabupaten Nduga dan Lany jaya mereka sedang Bekerja sama dengan Tim Negosiasi dari Jakarta yang turun langsung menyokong/suap sejumlah kepala Distrik.  Yakni Kepala distrik Upaga Yitikini Paro, akan membekcup Masyarakat Tiga distrik lalu melakukan Pertemuan di Lani jaya bersama kepala distrik Kwiyawagi guna membantu mencari PETUNJUK  lakosi keberadaan pilot  pesawat Susi air itu.

Tim-tim tersebut mereka telah terima suap Rp 250jt dari data Pasukan gabungan TNI/POLRI. Sehingga perkepala distrik terima dana Rp 50jt.

Saat ini pasukan gabungan TNI/POLRI banyak menyamar dan berbaur diperkampungan warga masyarakat Lanijaya, dan di sejumlah kompeks masyarakat Pengungsian asal Ndugama sambil membawa Milyaran Rupiah Sogok kepada para pemuda yang dibentuk oleh Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya serta Kelompok Pro Otonomi Jilid II DOB Papua.

Masyarakat distrik Paro semua mengungsi kosongkan kampung mereka. Sehingga momen ini TNI/POLRI manfaatkan maksimal dengan Todongan Moncong Senpi paksa Tim distrik kampung menjadi Penunjuk jalan menuju Tempat Persembunyian Markas TPNPB Kodap III Ndugama Darakma Brigend. Egianus Kogoya.

Satu Tim diBakcup Pasukan Gabungan TNI/PORI, mereka masuk melalui jalur darat dari Nduga menuju titik dimana tempat persembunyian Sandera Kapten Phillphs Marthens pilot Susi air berkebangsaan NZ Selandia Baru distrik Paro dan sekitarnya.

Rombongan Tim lainya mereka dari Lani Jaya diBakcup TNI/POLRI ke Kwiyawagi turun menuju Ndugama.

Setelah dapat Bocoran Papua Intelegence service (PIS) ini, Warga masyarakat sipil Pengungsi asal Ndugama yang di Kwiyawagi mereka akan mengungsi ke Lani Jaya dan sekitarnya. 

Selanjutnya Tim Negosiasi yang akan diterjunkan ke Ndugama West Papua, mereka di perlengkapi dengan peralatan Canggih, semua pasang alat pelacak GPS Lewat Handphone dan alat (pelacak elektronik) lainya, sehingga  barang bawaan lain yang mereka bawah dapat  terdeteksi dengan Koneksi Pusat Bantuan jarak jauh melalui pusat (informatika/Kominfo intelijen negara Indonesia) dan melalui satelit luar, sehingga secara otomatis Jakarta akan segera Lemotekan atau putuskan Jaringan Telkomsel/Internet lainya di sejumlah kota Papua. 

Mereka sebelum ke markas TPNPB kodap lll Ndugama Darakma, dapat diPastikan Ketat  oleh Tim Negosiasi.

Kemudian Tim khusus dari TPNPB Kodap III Ndugama Darakma jauh sebelumnya mereka Siaga Satu.

Dan apapun yang bergerak wajib extra  jaga jarak 3 - 5km dari markas Kodap III Ndugama Darakma Brigend.Egianus Kogoya.

Jadi Tim Negosiasi Pemerintah maupun TNI/POLRI dan masyarakat Umum untuk masuk membantu negosiasi ke markas TPNPB-OPM kodap lll Ndugama sebelum dan  sesudah sampai ke titik dimana Kapten Mark Phillphs Marthens yang disandera TPNPB. 

Indonesia berhasil diplomasi ditingkat negara luar, guna minta dukungan beralatan Cangkih, untuk mendeteksi keberadaan pilot yang disandera TPNPB pimpinan Egianus Kogoya. Jakarta telah Keliling disejumlah negara di Asia Tenggara.

Miliaran hingga triliun rupiah untuk mata² "TPNPB- OPM kodap lll Ndugama Darakma; dan hal ini sedang diupayakan oleh Tim Negosiasi Buatan Jakarta melalui TNI/POLRI dan pemerintah daerah Ndugama, Gereja dan kepada orang siapa saja.

Demikian Info Updap (PIS) terbaru Rabu, Senin 6 Maret 2023.

Semoga Allah, Balla Tentara Allah ada bersama di pihak TPNPB-OPM dan Securitty siang malam.

Mohon diteruskan kepada sesama OAP dan kita Pantau bersama. 

Terima kasih.

RIBUAN KALI PRESIDEN JOKOWI KE PAPUA TETAP PERCUMA

 RIBUAN KALI PRESIDEN JOKOWI KE PAPUA TETAP PERCUMA

Entah sudah yang ke berapa kali, Presiden Jokowi berkunjung ke Papua sejak 2014. Jika dihitung-hitung, sudah belasan kali, presiden ketujuh RI itu datang ke tanah Papua. 

Jokowi ke Papua utamanya dalam rangka kunjungan kerja. Akan tetapi kenapa kedatangan Presiden Jokowi oleh rakyat Papua selalu dianggap bagaikan angin lalu? 

Jawabannya adalah dari semua agenda kerjanya, tidak pernah beliau menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua menurut kajian lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) ada 4 akar masalah. Ditambah oleh Br.Theo Van De Broek OFM, satu lagi menjadi 5 akar masalah. 

Akar masalah pertama adalah soal pelurusan sejarah politik masa lalu. Kedua adalah pelanggaran HAM. Ketiga adalah Diskriminasi dan Rasisme. 

Keempat adalah Kegagalan Pembangunan dan kesejahteraan. Kelima menurut Br. Theo Van De Broek adalah eksploitasi dan perampokan Sumber Daya alam (SDA) Papua. 

Kelima akar masalah ini selalu diabaikan oleh Presiden Jokowi dalam tiap kunjungannya.  Presiden selalu berpegang pada akar masalah yang keempat saja. Soal kesejahteraan. 

Padahal dengan mengabaikan akar masalah pertama dan lainnya secara parsial tak dapat menyudahi konflik Papua secara komprehensif dan final guna hadirkan kedamaian permanen. 

Presiden tidak memiliki kemauan dan niat sungguh-sungguh menyudahi konflik pelik Papua dengan menyentuh seluruh akar konflik. Tetapi lebih terlihat mengikuti pola pendekatan presiden sebelumnya: formalitas belaka. 

Padahal nyatanya, konflik Papua yang tak terbendung /terselesaikan selama ini disebabkan oleh sejarah politik masa lalu yang kontradiktif. Kemudian berakibat memicu lahirnya pelanggaran hak asasi manusia disertai diskriminasi dan marjinalisasi. 

Kemudian berujung pada kegagalan pembangunan diberbagai bidang terutama pendidikan dan kesehatan karena OAP tidak mendapatkan jaminan keamanan serta keadilan dalam hidupnya. 

Bersamaan dengan ketidakberdayaan itu, terjadi tindak perampokan dam eksploitasi SDA secara besar-besaran dan massif. Sistematis memang desain kehancuran Papua yang sedang dilakukan Indonesia. 

Selama memimpin Indonesia, Jokowi jarang mengedepankan etika demokrasi dan penghornatan pada nilai-nilai universal HAM dalam menangani konflik Papua. 

Justeru di era Jokowi terjadi beberapa kali penangkapan dengan tuduhan makar. Terjadi juga peningkatan praktek diskriminasi berbasis rasialisme. 

Peristiwa Surabaya 2019, Wamena 2019, Yogyakarta 2016 dan masih banyak lagi. Demikian pula dalam konteks kegagalan pembangunan kita bisa saksikan 95% penduduk Mimika menjadi kabupaten termiskin di Indonesia. 

Padahal Mimika merupakan kabupaten dengan bergelimang SDA. Mulai dari emas, perak,   tembaga, nikel dan beragam logam mulia lainnya. Ironis tahun 2018 disebutkan sebagai kabupaten termiskin di Indonesia oleh BPS. 

Dalam sektor eksploitasi dan perampokan SDA jelas terlihat bagaimana PT. Freeporr Indonesia telah meraub keuntungan besar tanpa berefek pada kehidupan ekonomi warga sekitar. 

Padahal sejak beroperasi hingga saat jni sudah hampir 30 tahun, PTFI telah meninggalkan limbah beracun dan lubang raksasa mengangah tanpa sedikitpun berdampak pada OAP. 

Dari banyaknya lapangan kerja yang ada di Papua hampir semuanya dikuasai oleh penduduk migran. Tak ada tempat bagi OAP selain dijabatan pemerintahan dan birokrasi. Itupun hanya kepala. Badan dan ekor dipegang oleh migran. 

Di fora politik pun, pada beberapa tahun terakhir migran Indonesia menunjukkan mulai muncul dominasi sejak 2019. Makin mencengangkan karena terdapat beberapa kabupaten/kota yang sudah didominasi oleh Non OAP. 

Kota Jayapura, Kab. Mimika, Kab. Keerom,Kab. Merauke, Kab. Nabire dan Kota Sorong. Keenam wilayah besar ini telah menjadi pusat basis dominasi non Papua pada 2019.

Pada masa Jokowi juga terdapat perbedaaan penanganan setiap masalah kekerasan negara terhadap masyarakat sipil.  Sebagai contoh. Jokowi angkat suara terkait kasua Feedi Sambo. Sementara bisu atas kasua penembakan Diego Rumaropen. 

Jokowi angkat suara dalam insiden stadion Kanjuruhan Malang, tetapi diam pada kasus Wamena 2023. Jokowi bicara soal kasus kecil lainnya di Jakarta tapi diam atas kasus serupa di Papua. 

*

Dengan demikian bila pemerintahan presiden Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah itu, maka akan menjadi "bara dalam sekam" yang tinggal menunggu kapan meletup. 

Rezim Jokowi sepertinya akan mewariskan dosa rezim sebelumnya secara regeneratif tanpa berupaya menyelesaikannya secara tuntas dan final. 

Dengan melihat itu, maka sampai keseribu kali Jokowi ke Papua, kami akan anggap sia-sia atau percuma. Karena tidak akan pernah mampu menuntaskan masalah Papua secara menyeluruh dan final.

Jayapura, Senin, 20 Maret 2023

#TSD

NKRI SEBENARNYA TIDAK KUAT !!! KETIKA KITA MENYADARI SIAPA DIRI KITA, SIAPA TUHAN KITA DAN SIAPA BANGSA KITA, SERTA DIMANA KEKUATAN KITA, MAKA PADA WAKTU YANG BERSAMAAN NKRI AKAN HANCUR SENDIRI, KARENA NKRI DIBANGUN ATAS DASAR KONSPIRASI, ANEKSASI, MENIPULASI DAN KOLABURASI ANTARA KEPENTINGAN EKTERNAL DAN INTERNAL SECARA EKONOMI DAN POLITIK !!! (MATI BODOH BODOH ATAS NAMA NKRI HARGA MATI BAGI ELITE POLITIK NKRI). OLEH KETUA OPM TPNPB.

KETUA OPM TPNPB.

Pesan Penting Bagi Elite Politik NKRI, Elite Politik PAPUA, Elite Politik ACEH, Dan Elite Politik MALUKU.

Maka itu Semua KONSTITUSI NKRI Yang diadopsi oleh Kolonial Belanda tidak dapat dijalankan secara KONSISTEN Didalam NKRI, Apalagi Terhadap Bangsa Bangsa Lain didalam NKRI, seperti PAPUA, ACEH, MALUKU DLL....???!!! PASTI Bangsa Bangsa ini Akan KORBAN Karena fanomena politik Yang merupakan KONSEKWENSI Dari Sejarah Yang SURAM.

UUD45, PANCASILA Dan Simbol Simbol NKRI semua hanya PELENGKAP Dari NKRI HARGA MATI. NKRI HARGA MATI adalah Simbol atau semboyan CARI MATI oleh politisi Politisi NKRI terhadap Bangsa Bangsa Lain, Buktinya Semua Yang Bicara NKRI HARGA MATI Sedang Mati BODOH BODOH, Semua Politisi NKRI seperti SUKARNO, BUNG HATA, MH YAMIN, Termasuk Mereka Dari Timur Laste ERIKO GUTTERES, Semua Ada MATI BODOH BODOH atas Nama NKRI HARGA MATI, Belum lagi penderitaan sengit Yang sedang dihadapi oleh Jendral Jendral Tua Yang tunggu Mati saat ini, Dan mereka Yang dulu berjuang Atas Nama NKRI HARGA MATI.

Oleh Sebab Itu Manusia Manusia seperti MEGAWATI, JOKO WIDODO, MAHMUD MD, PRABOWO, SBY, AHY, DLL, mereka Akan saling KONFRONTASI dipentas politik NKRI Demi Jabatan Politik Mereka Namun ketika MENGHADAPI perjuangan Bangsa Papua Untuk MERDEKA Dan BERDAULAT, Pasti mereka Akan berkumpul Di Terminal NKRI HARGA MATI, Karena Kata NKRI HARGA MATI Adalah Kata KUNCI Bagi Mereka Untuk Mencari Makan Didalam NKRI Dan Kata NKRI HARGA MATI hanya diberlakukan Untuk MENENTANG KEBENARAN DALAM PERJUANGAN BANGSA PAPUA.

Malapetakah Besar Dan tragis bagi Elite Elite Politik asal PAPUA, ACEH, MALUKU, Yang mencoba coba Bergabung Di terminal NKRI HARGA MATI, Karena Mereka sedang BERUSAHA SEKUAT TENAGA untuk membunuh Diri Dan Kariernya Di Terminal Yang Sama atas Nama NKRI HARGA MATI.

NKRI HARGA MATI Adalah Kalimat, Simbol, Semboyan, Moto, Stereotype, Articulasi, Definisi, Dari KEMATIAN SECARA BRUTAL Sepanjang Sejarah Hidup bagi para politisi Yang menganutnya.

Semoga menjadi manfaat bagi Yang membaca, merenungkan Dan mengembangkan Demi memahami siapa NKRI sebenarnya Diplanet ini.

Salam Nasional Bangsa Papua.

One People One Soul.

Chr'Com of OPM TPNPB.

Jeffrey P Bomanak 

di kutip dari Twitter 

Pilot Taken Hostage, Here Are Two Video Transcripts As Statements Of Position And One Photo Notification From TPNPB Kodap III Nduga-Derakma

 PAPUA  Nabire -- The leader of the armed group of the West Papua National Liberation Army or (TPNPB) Regional Defense Command (Kodap) III Ndugama-Derakma, Brigadier General Egianus Kogoya, stated his position directly from the Susi Air plane and from the airport.

The New Zealand national Susi Air pilot, Philip Mark Mehrtens, who was taken hostage by TPNPB led by Egianus Kogoya, is entering his 15th day (going through two weeks) or you could say close to a month, and this media rewrote the contents of the transcripts of two videos that have been widely circulated, and is a statement of attitude from TPNPB Kodap III Nduga-Derakma.

 

This later proved that the TPNPB was responsible for burning the Susi Air plane with the call sign PK-BVY in Paro District, Nduga Regency, Central Highlands Papua, last Tuesday (7/2/2023). TPNPB also confirmed that they had taken the pilot of the plane as hostage, and invited all interested parties at Freeport Tembagapura Mimika to open their eyes and stop! Cooperate with Indonesia. Because, as reported in other media related to the response of the TPNPB National Commission or the TPNPB Spokesman, he assessed the situation and conditions that were created during Indonesia's occupation of the Land of Papua that the people of Papua were increasingly depleted of their homeland and their natural wealth was taken without any resolution. unresolved turmoil.

Following are the points of the Statement of the Position of the TPNPB Kodap III Ndugama-Deragma Armed Group through a widely circulated video by Brigadier General Egianus Kogoya, which was compiled by tadahTV:

1. We (TPNPB) Hostage Pilots are not for eating, drinking.

2. Not for other Programs.

3. Not for Pemekaran (New Autonomous Region), and others are not.

4. We (TPNPB) are hostage pilots because we only want independence.

5. Operational Area of ​​Kodap III Ndugama-Deragma in 32 Districts, I (Egianus Kogoya) will take this Pilot around these 32 Districts. However, not in refugee camps for civilians.

6. I (Egianus Kogoya) will bring this pilot on and off until I release Papua Merdeka.

7. We (TPNPB) Hostage Pilots are only for Free Papua, we don't ask for anything else.

8. The state (countries) must point to Indonesia for an independent Papua.

9. The country (countries) should not be silent for this Free Papua.

10. The country (countries) must help us for an independent Papua.

11. The state (countries) may not continue to cooperate with Indonesia.

12. All countries work at Freeport so, all (countries) cooperate with Indonesia in the end Papua is half dead for independence, fighting on until Papua is finished. So, we are hostages of this person (New Zealand pilot) because, Papua must be independent.

In addition to the 12 points above from Video 1. While in Video 2, the transcripts compiled by this media are as follows:

 

1. Only my new Key of Independence (Brigjen Egianus Kogoya) will take off the Pilot. I (Brigjen Egianus Kogoya) will leave this pilot with Papua Lepas. So, the state must admit that don't be trivial, yes, so the Indonesian state must admit that Free Papua is not for eating, drinking.

2. I (Brigjen Egianus Kogoya) will take the pilot until Papua must be independent.

3. I (Brigjen Egianus Kogoya) will bring the pilot in a safe condition.

4. Indonesia may not scatter weapons from the air or land.

5. The pilot with me (Brigjen Egianus Kogoya) will still be safe.

In addition to the two videos that are widely circulated, there is one photo circulating, which seems to have been edited, the contents of which are the attitude of Brigadier General Egianus Kogoya as the Leader of Kodap III Ndugama-Deragma, TPNPB, inviting (notification) to Unite Armed Groups in the Land of Papua.

"Notified to all Kodap in the Territory of West Papua, immediately! Start the war, as long as Indonesian terrorists are looking for Pailot Susi Air in the Jungle of Nduga, don't leave us alone. The people of Papua and the Prayer Network please pray for us," quoted from the writing in the photo. That.(*)

Editor

PETRONELA KRENAK,S.Sos KEPALA BKD SOR-SEL SAAT MEMBAWA MATERI ETIKA KEPEMIMPINAN DI KONGRES HIMASOS SE INDONESIA

Petronela Krenak, S.Sos kepala BKD SOR-SEL  saat membawa materi di kongres ke 1 Himasos.(Jumat/2/2023) 

Dalam materinya Etika kepemimpinan 

Dirinya berharap mahasiswa HIMASOS harus menjadi pemimpin yang Etika Kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku Seorang pemimpin jika tidak mempunyai etika akan membuat ketidakstabilan dan kehancuran bagi dirinya.

Lanjut petronela Tanpa adanya etika kepemimpinan dan etika organisasi yang efektif dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan organisasi dapat terganggu. 

Pemimpin yang beretika menghormati stafnya, mendengarkan mereka, menghargai pendapat mereka, mengakui kontribusi setioap orang, dan memperlakukan bawahan sebagai partner penting dalam proses pPengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama.

Etika kepemimpinan merupakan aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.etika merupakan acuan pemimpin dalam bertindak. Pemimpin harus jujur, rendah hati, cermat dan cerdas Perilaku yang baik dalam diri seorang pemimpin merupakan indicator etika kepemimpinan.

Sambung  krenak Seorang pemimpin    yang memiliki etika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpinnya.

Pemimpin yang beretika akan mengilhami semua orang dengan motivasi dan teladan untuk mampu mencapai keunggulan, dan merangsang semua orang untuk berfikir positif dan bekerja.

Karakteristik perilaku etis pemimpin adalah jujur, dapat dipercaya, menghargai dan menghormati orang lain, bertanggung jawab, adil dan menggunakan kekuasaaan secara bijak. Tutup /PETRONELA KRENAK 

KUASA HUKUM MERASA KEBRATAN DENGAN PUTUSAN HAKMI KARNA KLIENNYA ABRAM FATMATE DI VONIS 15 TAHUN PENJARA

Hari ini 06 Februari 2023, Pengadilan Negeri Sorong kembali melanjutkan sidang perkara: 244/Pid.B/2022/PN SON dengan Terdakwa Abraham Fatemte dengan agenda sidang Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) oleh Terdawa, yang dibacakan oleh Tim Kuasa Hukum. Sidang ini dipimpin oleh para majelis hakim : Lutfi Tumo, SH, sebagai Ketua Majelis dan hakim anggota Rivai Rasyid Tukuboya, SH dan Bernadus Papendang, SH.

Pada Nota Pembelaan yang telah kami ajukan dalam sidang ini kepada majelis hakim, Kami tim Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Abraham Fatemte dari tuntutan kurungan penjara 20 Tahun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan mengabaikan permohonan hukuman penjara yang diajukan oleh JPU dalam tuntutannya.

Isi Pembelaan membebaskan Abraham Fatemte ini diajukan bukan saja untuk melengkapi proses persidangan secara formil belaka, namum pembelaan dengan isinya memohon Hakim membebaskan Abraham Fatemte ini dilakukan untuk mendorong hakim menegakan hukum secara sebenar-benarnya, yaitu bahwa majelis hakim harus memutuskan perkara ini secara benar dan adil sesuai kebenaran materil yang terungkap pada persidang perkara ini.

Yaitu bahwa kebenaran materil pada sidang pembuktian perkara ini mengungkapkan secara jelas dan benar bahwa Abraham Fatemte tidak terbukti bersalah, tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam peristiwa dimaksud (peristiwa pembunuhan 4 anggota TNI dalam penyerangan Pos Koramil Kisor, Kabupaten Maybrat, yang dilakukan oleh TPN PB Wilayah Maybrat pada 02 September 2021). Fakta-fakta persidangan yang terungkap melalui pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU dan Terdakwa, serta barang bukti, menujukan bahwa Abraham Fatemte bukan lah para pelaku sebagaimana didakwakan oleh JPU. Ini terungkap dari ketarangan saksi yang tidak saling bersesuai dan juga tidak adanya satu pun barang bukti berupa benda-benda yang digunakan saat melakukan tindak pidanan dimaksud, yang dapat dihadirkan di dalam sidang pembuktian untuk diperiksa dan menjadi bukti untuk membuktikan Dakwaan JPU dimaksud.

Sebaliknya dalam sidang pembuktian, terdapat kesesuaian antara saksi JPU dan Saksi Terdakwa (saksi menguntungan) yang keduanya mengaku bahwa Abraham Fatemte telah berada di Kabupaten Tual pada bulan Agustus dan September 2021, waktu dimana peristiwa penyerangan pos Koramil Kisor terjadi. Ini mengungkapkan bahwa benar Abraham Fatemte bukan lah Pelaku.

Abraham Fatemte merupakan warga sipil Maybrat, ia merupakan Korban salah tangkap Kepolisian Sorong Selatan dalam proses hukum peristiwa penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor, Maybrat, yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) wilayah Maybrat. Polisi menangkap Abraham Fatemte pada 24 Maret 2022 di Kota Sorong.

Saat peristiwa penyerangan pos Koramil dimaksud terjadi Abraham Fatemte sedang berada di Kampung Kolser, Maluku Tenggara, Ia tinggal bersama istrinya dirumah mertuanya.

Sidang perkara ini pun akan dilanjutkan dengan agenda Replik oleh JPU pada hari Rabu 08 Februari, dan kemudian Sidang Duplik pada Jumat 10 Februari, dan Sidang Putusan akan dilakukan pada Senin 13 Februari 2023